Struktur Organsasi Bagian Kesejahteraan Rakyat

  • Admin Kesrasetda
  • 04 Pebruari 2019
  • Dibaca: 723 Pengunjung

 

 

KATA PENGANTAR

 Rencana Kerja Instansi Pemerintah Daerah ( RENJA ) pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Buleleng disusun dalam rangka perwujudan dari pertanggungjawaban kinerja kegiatan dalam mencapai misi,  tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan melalui kebijakan. Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2020 pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Buleleng.

 Dasar Penyusunan RENJA adalah sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia No : 7 Tahun 1999 tentang Rencana Kerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 37 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.

 Laporan ini diharapkan memberikan Gambaran Umum Instansi terkait Rencana Strategi yang telah dikerjakan serta Rencana Kerja Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Buleleng Tahun 2020.

 Dengan adanya laporan ini, maka akan memudahkan dalam Mengevaluasi kinerja pelaksanaan di lapangan, sehingga Instansi dapat menjadi akuntabel dan beroprasi secara Efesien, Efektif dan Responsif terhadap aspirasi Masyarakat dan lingkungannya.

Disamping itu dengan Laporan ini dapat dijadikan masukan dan umpan balik bagi pihak – pihak yang berkepentingan dalam meningkatkan Kinerja Pembangunan maupun penanganan   masalah Kesejahteraan Rakyat.

 Akhirnya dengan selesainya laporan ini, semoga dapat bermanfaat bagi Semua yang berkepentingan dan dapat tercapainya Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Buleleng yang Mandiri, Aman, Damai dan Berkesinambungan.

 

 RINGKASAN EKSKUTIF

 Rencana Kerja Instansi Pemerintah Daerah ( RENJA ) dalam hal ini Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Buleleng Tahun  2020, berisi Informasi tentang capaian Kinerja Pelaksanaan Progran Kegiatan di Tahun 2020 yang telah direncanakan dalam Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) Tahun 2020 yang substansinya berisi tentang Sasaran Umum serta pelaksanaan Rencana Program dan Kegiatan meliputi 2 ( Dua ) Program dan 6 ( Enam ) dengan Total Anggaran Rp. 9.074.160.000.- sebagai penjabaran dari Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Program Sinkronisasi dan Koodinasi Kesejahteraan Sosial.

 Sasaran tersebut dicapai melalui 2 ( Dua ) program dan 6 ( Enam ) kegiatan   antara lain :

 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

         Peningkatan Sarana dan Prasarana sangat penting dalam upaya mengembangkan dan memahami akan Nilai – nilai Agama dan Budaya. Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran Masyarakat terhadap pemahaman Nilai – nilai Agama, Kebudayaan,  dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa

         Dengan demikian sasaran yang dituju pada  program ini  adalah Pura, dan Sarana  Prasarana Upacara. Pelaksanaan Program ini dijabarkan pada 1 ( Satu ) Kegiatan Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana / Prasarana Upacara dengan  anggaran dana sebesar  Rp. 3.256.541.200,-

         Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan adalah terpenuhinya Penyelenggaraan  Pengadaan Sarana dan Prasarana Upacara, dengan target / rencana sebanyak 75 Upakara dengan Lokasi tersebar di 9 Kecamatan, Kabupaten Karangasem, Bangli, Klungkung dan Luar Bali  dengan realisasi 75 Pura / Lokasi atau Capaian 100 %.

 Program Sinkronisasi dan Koordinasi Kesejahteraan Sosial.

         Kurangnya Pemahaman dan kesadaran Masyarakat terhadap Nilai – nilai Agama dan Sosial Budaya serta partisipasi Lembaga – lembaga Sosial dan Keagamaan dalam upaya mewujudkan Kesejahteraan Sosial.

         Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran Masyarakat terhadap pemahaman Nilai – nilai Keagamaan, Sosial Budaya dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan Partisipasi Lembaga – lembaga Sosial, Keagamaan, dan Generasi Muda dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Sosial serta Meningkatkan Pelestarian Adat dan Budaya Bali.

Sasaran atau Targetnya adalah Pura, Lembaga, Sekolah, dan Perorangan.

 Pelaksanaan Program Sinkronisasi dan Kordinasi Kesejahtraan Sosial ini dijabarkan melalui 6 ( Enam ) Kegiatan dengan target  masing – masing 9 Kecamatan se-Kabupaten Buleleng dengan anggaran  dana  sebesar  Rp. 5.817.618.800.-

 Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

Kegiatan Pembinaan Masalah Kesejahtraan Sosial dengan anggaran sebesar 935.412.340,-

Kegiatan Pembinaan Adat dan Kebudayaan dengan anggaran sebesar 3.000.000.000,-

Kegiatan Pembinaan Pembinaan Pemberdayaan Sosial Kemasyarakatan dengan anggaran sebesar Rp. 429.890.

Kegiatan Penanggulangan dan Pencegahan HIV dan AIDS dengan anggaran sebesar Rp. 895.000.000.-

Rencana Kegiatan Penaggulangan Dan Pencegahan Bahaya Narkotika dengan anggaran sebesar Rp. 362.776.570.-

 Hasil yang dicapai antara lain :

 Lancarnya Operasional Lembaga – lembaga Semi Pemerintah (KPA dan UKS se Kabupaten Buleleng ), dengan target lokasi di 9 Kecamatan se Kab. Buleleng dengan capaian 100 %.

  • Terpenuhinya Pembinaan Adat dan Kebudayaan dengan target lokasi tersebar di 9 Kecamatan se Kabupaten Buleleng dengan  Capaian 100 %.
  • Terpenuhinya Pemberdayaan Sosial Kemasyarakatan dengan target lokasi tersebar di 9 Kecamatan dengan capaian 100 %.
  • Terpenuhinya Penanggulangan dan Pencegahan HIV dan AIDS dengan target lokasi tersebar di 9 Kecamatan dengan capaian 100 %.
  • Terpenuhinya Penanggulangan Dan Pencegahan Bahaya Narkotika dengan target lokasi tersebar di 9 Kecamatan dengan capaian 100 %.

 Dari Alokasi Anggaran Belanja Kegiatan yang sebesar Rp. 5.817.618.800, di Tahun 2020, dapat tercapai sesuai dengan  pelaksanaan dan terealisasi.

 Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Kinerja telah dilaksanakan  dengan gambaran sebagai berikut :

 Semua Sasaran dapat diwujudkan 100 %.

  1. Semua Output ( Keluaran ) Kegiatan dapat diwujudkan 100%.
  2. Terwujudnya Efesinsi dimana ratio Output dengan Input lebih dari 1 % ( > 00%).

 Pendahuluan

 Latar Belakang.

 Kabupaten Buleleng merupakan salah satu dari 9 ( Sembilan ) Kabupaten / Kota di Bali yang terletak dibelahan utara Pulau Bali dengan Luas Wilayah yang paling besar, yaitu  1.365,88 Hektar atau 24,23 % dari luas Propinsi Bali serta memiliki pantai sepanjang kurang lebih 1547,05 Km. Secara administrasi Wilayah Kabupaten Buleleng di bagi menjadi 9 ( Sembilan ) Wilayah Kecamatan, dengan jumlah penduduk mencapai kurang lebih 646.200 ( Enam ratus empat puluh enam ribu dua ratus ) jiwa.

         Cakupan Wilayah yang begitu luas dan jumlah penduduk yang besar, mengindikasikan betapa besar dan kompleknya dinamika pembangunan bidang  social, budaya yang menyentuh langsung dengan nilai – nilai  kehidupan masyarakat  sangatlah perlu mendapat perhatian, dalam rangka membangun dan mengembangkan potensi serta menangani dinamika kehidupan masyarakat Buleleng dimaksud. Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam penyelenggaraan Pemerintahannya menyusun kelembagaan dan struktur Organisasi pada masing – masing kelembagaan dan salah satunya yaitu membentuk Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.

 

RENCANA KERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH

( RENJA )  BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

TAHUN 2020.

 URUSAN PEMERINTAHAN UMUM.

 Penyelenggaraan urusan ini terkait dengan peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2008, serta merupakan bagian dari 9 Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng yang berada dibawah Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahtraan Rakyat ( Asisten II ) dan mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi ( Tupoksi ) sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Buleleng No. 37 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng yaitu antara lain :

 Bagian Kesejahteraan Rakyat.

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :

 

  1. Menyusun Rencana kegiatan Bagian Kesejahteraan Rakyat berdasarkan data dan Program yang ditetapkan Oleh Asisten Administrasi Perekonomian Dan Pembangunan serta ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
  2. Memimpin dan mengkoordinasikan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan harmonis dan saling mendukung sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku;
  3. Memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan;
  4. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahan;
  5. memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dengan cara mencocokan dengan petunjuk kerja yang diberikann dan ketentuan yang berlaku agar tercapai kesesuaian dan kebenaran hasil kerja;
  6. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier;
  7. Menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan dalam rangka pelaksanaan dan Peningkatan kegiatan dibidang pendidikan, kebudayaan, adapt istiadat,keagamaan kepemudaan, olah raga, keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan, kesehatan serta kegiatan kesejahtraan social lainnya;
  8. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan dibidang pendidikan, keagamaan, adapt istiadat kebudayaan, kepemudaan, olah raga, keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan, kesehatan serta kesejahtraan Sosial lainnya;

 

Memantau dan mengadakan evaluasi terhadap kegiatan dibidang pendidikan, keagamaan, adat istiadat, kebudayaan, kepemudaan, olah raga, keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan, kesehatan serta kesejahtraan Sosial lainnya;

Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bagian Kesejahtraan Rakyat, secara keseluruhan;

Membuat laporan kegiatan dibidang tugasnya, sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan .

 

Bagian Kesejahtraan Rakyat, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Asisten Administrasi, Perekonomian Dan Pembangunan dengan dibantu oleh tiga orang Kassubag, yaitu :

 

  1. Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan

    Sub Bagian Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan mempunyai tugas :

  1. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, berdasarkan data dan program yang ditetapkan oleh Bagian Kesejahtraan Rakyat serta ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
  2. Memimpin dan mengkoordinasikan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan Harmonis dan Saling mendukung sesuai Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
  3. Memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan;
  4. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahan;
  5. Memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dengan cara mencocokan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai kesesuaian dan kebenaran hasil kerja;
  6. Menilai Prestasi kerja berdasarkan hasil yang di capai sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier;
  7. Mengumpulan bahan – bahan dalam rangka perumusan kebijaksanaan yang berkaitan dengan Agama, Pendidikan dan Kebudayaan;
  8. Melaksanakan Koordinasi terhadap pelaksanaan kegiatan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan;
  9. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang keagamaan, pendidikan dan kebudayaan;
  10. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Agama, pendidikan dan kebudayaan, secara keseluruhan;

 Membuat laporan dibidang tugasnya, sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada atasan; Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;

 Sub Bagian Agama, pendidikan dan kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kesejahtraan Rakyat.

 

  1. Sub Bagian Kesejahtraan Rakyat.

 

     Sub Bagian Kesejahtraan Rakyat mempunyai tugas :

  1. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Kesejahtraan Rakyat, berdasarkan Data dan program yang ditetapkan oleh Bagian Kesejahtraan Rakyat serta ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
  2. Memimpin edan mengkoordinaskan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan harmonis dan saling mendukung sesuai peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
  3. Memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan;
  4. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas permaslahannya;
  5. Memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dengan cara mencockan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai kesesuaian dan kebenaran hasil kerja;
  6. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier;
  7. Mengumpulkan bahan - bahan dalam rangka perumusan kebijaksanaan yang berkaitan dengan kegiatan kesehatan, pemberdayaan social rehabilitasi social, bantuan social dan keluarga berencana;
  8. Melaksanakan koordinasikan terhadap pelaksanaan kegiatan kesehatan, pemberdayaan social, rehabilitas social, pelayanan social, bantuan social serta keluarga berencana;
  9. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiaan kesehatan, pemberdayaan social, rehabilitasi social, bantuan social serta keluarga berencana;
  10. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Kesejahtraan Rakyat, secara keseluruhan;
  11. Membuat laporan kegiatan tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada atasan;
  12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

 

Sub Bagian Kesejahtraan Rakyat, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Kesejahtraan Rakyat.

 

  1. Sub Bagian Sosial Dan Kemasyarakatan

 

     Sub Bagian Sosial dan Kemasyarakatan, mempunyai tugas dan fungsi:

 

  1. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Sosial dan Kemasyarakatan, berdasarkan data dan program yang ditetapkan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat, serta ketentuan Peraturan Perundang– undangan yang berlaku ;
  2. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
  3. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
  4. melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan administrasi terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan serta Urusan Penunjang Pemerintahan dibidang: sosial, penanggulangan bencana dan permasalahan narkotika;
  5. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengawasan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang meliputi: Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta Badan Narkotika Kabupaten (BNK);
  6. melaksanakan kegiatan pembinaan masalah kesejahteraan sosial, usaha kesehatan sekolah, penanggulangan dan pencegahan HIV dan AIDS dan kesejahteraan sosial lainnya ;
  7. melaksanakan kegiatan pembinaan pemberdayaan sosial kemasyarakatan dan kesejahteraan sosial lainnya;
  8. melaksanakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemberian bantuan sosial kemasyarakatan;
  9. mengevaluasidan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan;
  10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

 

Sub Bagian Sosial Dan Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Kesejahtraan Rakyat.

 

Latar Belakang dan Kondisi :

 

Pembangunan di bidang Agama, Pendidikan, Kebudayaan, Sosial Kemasyarakatan serta Kesehatan dan Sosial lainnya diarahkan untuk meningkatkan Kualitas SDM dalam rangka menyiapkan Sumber Daya Pembangunan yang berkualitas serta mempertahankan dan melestarikan nilai – nilai Agama dan nilai – nilai Budaya. Pembangunan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia di dalam memanfaatkan, mengembangkan dan mengerti makna Agama, Sosial Budaya, Peningkatan derajat Kesehatan Masyarakat, Pendidikan serta Pemberdayaan Sosial Kemasyarakatan yang diperlukan dalam Pembangunan di Bidang Politik, Ekonomi, Hukum, dan Sosial Budaya serta Bidang – bidang lainnya.

 

 

Tujuan dan Sasaran :

 

Kebijakan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan ditujukan untuk :

  1. Terpenuhinya penyelenggaran sarana dan prasarana upacara keagamaan tersebar di 9 Kecamatan, Kabupaten Karangasem, Bangli, Klungkung dan Luar Bali.
  2. Lancarnya Operasional Lembaga – lembaga Semi Pemerintah ( Monev, KPA, LVRI, dan  UKS se Kabupaten Buleleng ), dengan target lokasi di 9 Kecamatan.
  3. Terpenuhinya Pembinaan Adat dan Kebudayaan Kabupaten Buleleng tersebar di 9 Kecamatan.
  4. Terpenuhinya Pemberdayaan Sosial Kemasyarakatan yang tersebar di 9 Kecamatan.
  5. Terpenuhinya Penanggulangan dan Pencegahan HIV dan AIDS tersebar di 9 Kecamatan.
  6. Terpenuhinya Penanggulangan Dan Pencegahan Bahaya Narkotika tersebar di 9 Kecamatan.

 

Sedangkan sasaran Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum antara lain :

  1. Meningkatnya Kualitas Pencapaian Sarana dan Prasarana Upacara.
  2. Meningkatnya Kesejahteraan Sosial.
  3. Terpenuhinya Pembinaan Adat dan Kebudayaan Kabupaten Buleleng tersebar di 9 Kecamatan.
  4. Terpenuhinya Pemberdayaan Sosial Kemasyarakatan Kabupaten Buleleng Tersebagi di 9 Kecamatan.
  5. Terpenuhinya Penanggulangan dan Pencegahan HIV dan AIDS tersebar di 9 Kecamatan.
  6. Terpenuhinya Penanggulangan Dan Pencegahan Bahaya Narkotika tersebar di 9 Kecamatan.

 

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Bagian Kesra) 

Keberhasilan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum ( Bagian Kesra ) yang berpedoman dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dengan ketentuan arah kebijakan dan Indikator Kinerja Daerah Tahun 2020  sesuai dengan Misi 3 yaitu Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional, Berbudaya dan Berintegritas yang diukur melalui 6 ( Enam ) Indikator Kinerja dengan capaian seperti yang tercantum dalam tabel sebagai berikut :

 Secara umum realisasi capaian Kinerja dalam Tahun 2020 mencapai target yang telah ditetapkan. Capaian Rata – rata Tahun 2020 sesuai dengan target yang direncanakan, karena disebabkan Program yang disasar sudah sesuai rencana dengan target yang ditetapkan.

      Strategi Pencapaian Kinerja

Pencapaian kinerja tersebut didukung  melalui pelaksanaan 2 ( Dua ) Program diantaranya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur serta Sinkronisasi dan Koordinasi Kesejahteraan Sosial, meliputi 6 ( Enam ) Kegiatan dengan Jumlah dana yang dianggarkan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng ( Bagian Kesejahteraan Rakyat ) sebesar Rp. 9.074.160.000,-

 

      Permasalahan / Kendala :

Secara prinsip Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 ini belum menemui kendala. Hanya saja untuk Tahun – tahun kedepan perlu peningkatan. Pengalokasian dana terutama yang berkaitan dengan Pembinaan Umat Beragama dan Kesejahteraan Rakyat, serta pemenuhan Sarana dan Prasarana yang lebih memadai dan lebih baik.

 

      Pemecahan Masalah / Kendala :

Berdasarkan Kendala tersebut diatas, maka solusi yang akan ditempuh membuat perencanaan dan mengusulkan untuk peningkatan Pengalokasian dana untuk Kegiatan – kegiatan dimaksud melalui Anggaran Kabupaten.

 

 

 

Download file disini

Share Post :