Kamis, 12 Februari 2026

Bertempat di Sekretariat Daerah Provinsi Bali, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Provinsi Bali Tahun 2026 yang diikuti oleh perwakilan perangkat daerah kabupaten/kota se-Bali, termasuk Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kabupaten Buleleng.

Rapat dibuka oleh Asisten I Setda Provinsi Bali selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) MBG Provinsi Bali. Dalam arahan awalnya, ditekankan agar seluruh Satgas MBG tetap aktif dan solid sepanjang Tahun 2026, dengan fokus utama pada sinkronisasi data penerima manfaat. Selain itu, ditegaskan bahwa penerima manfaat Program MBG diprioritaskan bagi masyarakat Bali dan tidak berasal dari luar Bali.

Selanjutnya, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali selaku Sekretaris Satgas MBG Provinsi Bali memaparkan evaluasi pelaksanaan Program MBG Tahun 2025, yang meliputi tingkat serapan program, perlunya peningkatan keaktifan daerah, perkembangan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di masing-masing wilayah, serta catatan bahwa serapan di Kabupaten Klungkung relatif lambat. Rata-rata jumlah penerima manfaat Program MBG di setiap wilayah tercatat sekitar 3.000 orang, dengan rincian evaluasi lebih lanjut tercantum dalam paparan Dinas Kesehatan Provinsi Bali.

Paparan selanjutnya disampaikan oleh perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN), yang menyampaikan bahwa total SPPG di Provinsi Bali berjumlah 198 unit, dengan 176 unit telah beroperasi. Adapun sebaran SPPG meliputi Kota Denpasar sebanyak 36 unit, Kabupaten Tabanan 29 unit, Kabupaten Badung 27 unit, Kabupaten Buleleng 27 unit, dan jumlah terendah berada di Kabupaten Klungkung. Capaian operasional SPPG Provinsi Bali tercatat sekitar 56 persen. Seluruh SPPG diwajibkan memiliki sertifikasi halal. Khusus Kabupaten Buleleng, terdapat 26 pengajuan SPPG, dengan 19 unit belum menunjukkan progres dan 7 unit telah dalam proses pembangunan.

Dalam rapat tersebut juga ditekankan pentingnya penyampaian informasi kebutuhan pangan, meliputi karbohidrat, protein hewani, protein nabati, dan sayuran, guna mendukung keberlanjutan rantai pasok Program MBG.

Asisten I Setda Kabupaten Bangli menyampaikan bahwa hingga saat ini di wilayah Bangli, khususnya Kecamatan Kintamani, belum terdapat SPPG yang beroperasi. Kendala utama yang dihadapi adalah kesulitan akses ke portal SPPG serta kondisi medan wilayah yang cukup ekstrem, sehingga diharapkan adanya fasilitasi dan dukungan dari provinsi, termasuk kepastian penilaian kinerja kabupaten.

Sementara itu, Asisten I Setda Kabupaten Buleleng menyampaikan kondisi SPPG di Buleleng, di mana sebanyak 23 unit dari 68 unit telah memenuhi persyaratan, 33 unit sedang beroperasi, dan 19 unit dalam status rollback. Ditekankan perlunya segera dilakukan rollback terhadap 19 SPPG tersebut guna memberikan ruang bagi pihak lain yang berminat membangun SPPG. Selain itu, disampaikan pula perlunya pemerataan penetapan titik SPPG agar tidak menumpuk di wilayah tertentu, seperti Kecamatan Banjar dan Seririt. Terdapat pula keluhan dari penerima manfaat terkait perbedaan menu makanan yang dinilai kurang layak oleh masyarakat.

Masukan juga disampaikan oleh perwakilan Kabupaten Badung melalui Dinas Pendidikan, yang melaporkan data sementara serapan Program MBG mencakup 135 sekolah di 6 kecamatan. Kendala yang dihadapi antara lain masih banyak makanan yang tersisa serta sebagian orang tua yang belum mengizinkan anaknya mengonsumsi MBG. Oleh karena itu, diperlukan integrasi dan penguatan peran Badan Gizi Nasional dalam kegiatan sosialisasi serta pengendalian mutu program.

Dari Dinas Lingkungan Hidup disampaikan masukan terkait perlunya penetapan standar pengolahan limbah SPPG guna mengantisipasi potensi dampak lingkungan.

Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi dasar penguatan sinergi antar pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Provinsi Bali Tahun 2026.