Virtual Meeting Lokakarya Respon HIV di Bali dalam pembahasan   Mungkinkah ARV Menjadi Belanja Anggaran Daerah ? .

---

Bagian Kesra Setda Kabupaten Buleleng mengikuti Virtual Meeting Lokakarya Respon HIV di Bali yang diwakili oleh Kasubag Kesra Ni Nym Neli, SE. MAP selaku Sekretaris III KPA Buleleng. hari/tgl : Jumat, 16 Oktober 2020 dalam pembahasan   Mungkinkah ARV Menjadi belanja anggaran daerah ? .

Lokakarya di hadiri oleh KPA Provinsi Bali, Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Bappeda Kota Denpasar, Bappeda Badung, Bappeda Buleleng, KPA Buleleng, Kpa Badung , KPA Denpasar, Dinkes Denpasar, Dinkes Badung, Dinkes Buleleng, FPA Bali, YKP, YCUI, KDS, dan Kisara Bali. 

Lokakarya di buka oleh Bapak ketut sukanata ( YAKEBA Bali). dilanjutkan oleh saudara Fais ( YAKEBA) membawakan selayang pandang tentang situasi penanggulangan HIV AIDS oleh Yayasan YAKEBA.

Dengan Tujuan :

1. adanya peningkatan pengetahuan terkait degan kebijakan penganggaran daerah terhadap kesehatan.
2. adanya peningkatan pengetahuan terkait degan kebijakan pengadaan ARV pada Pemerintah Pusat.
3. menemukan tantangan dan solusi dalam pengadaan ARV yang telah dijalankan selama ini.

Fasilitator oleh Bapak Evo ( YCUI Bali)

membahas tentang kebijakan pengadaan ARV pada pemerintah pusat. Dengan Narasumber :

- Subdit farmasi Kementrian Kesehatan RI

- Adinkes

- Rumah Cemara

- Kepala Dinkes Kabupaten  Badung

- Kepala VCT Rumah Sakit Wangaya

- Jaringan Indonesia Positif ( JIP)

 Adapun pembahasan dari dua Narasumber :

Adinkes Pusat ( Bapak Eduard Sigalingging)

Adinkes hanya memastikan apakah program disuatu daerah sesuai dengan target dari kegiatan daerah itu sendiri yang terkait dengan kesehatan.

Rumah cemara ( subhan hamonangan)

materi : Jaminan Ketersediaan ARV

dengan Tantangan

- Inkonsistensi Regulasi

- Isu Hak Kekayaan Intelektual ( Paten)

- Kordinasi Pusat Daerah ( Pelaporan Dan Permintaan)

- Otonomo Daerah Pembagian Peran Pusat Dan Daerah ( Dlm Proses Pengadaan Obat)

- serta isu tekhnis lainnya

 

setelah dua  narasumber dilanjutkan dengan diskusi. 

1. Hariadi Wisnu berupa usulan bagaimana cara dan target peningkatan anggaran daerah yang memungkinkan untuk pengadaan ARV secara bertahap ( dengan memperhitungkan prioritas dan kemampuan daerah dalam program HIV seluruh sektor)
2. Bappeda Kota Denpasar berupaya akan memberikan terus anggaran Kpa Kota Denpasar biarpun sekrang masih Pandemi Covid19.
3. Bapak Kamil ( PPH) menyampaikan bagaimana kebutuhan pendanaan terkait penanggulangn HIV AIDS itu, bagaimana penggunaannya dan skala prioritasnya seperti apa.

moderator selanjutnya oleh Ibu Ayu Cempaka ( FPA Bali)

ada 3 daerah Prioritas dalam penanggulangan Hiv Aids yaitu Denpasar, Badung dan Buleleng. 

pada Sesi berikutnya ada 3 Narasumber yaitu :

1. Dinkes Badung
2. Rumah Sakit Wangaya
3. JIP Bali
4. 1. Rumah Sakit Wangaya ( Puji Astuti)

 di RS Wangaya tidak ada Lost Folowup. untuk pengambilan obat bisa diwakilkan agar klien Odha bisa tetap minum obat tanpa lost.

2. JIP Bali ( Ery)

saya mewakili Odha dan kebetulan saya sendiri adalah Odha sejak  Tahun 2000. didalam mengambil kebijakan dalam penanggulangan HIV AIDS mohon libatkan teman – teman  odha. karena mereka lebih tau akan kebutuhan dalam kebutuhan khususnya ARV.

3. Dinkes Badung ( dr. I Nyoman Gunarta)

Kebijakan Kab Badung dalam Distribusi ARV.

 tantangan dan hambatan :

#adanya beberapa obat yang mengalami stok out dimasa Pandemic Covid 19 sehingga beberapa regimen obat diganti dengan regimen lain.

#kesiapan pemerintah daerah dalam menganggarkan dan pengadaan ARV

 diskusi :

1. dr Pande menyampaikan pengadaan ARV dikelola pusat memang dilakukan untuk efisiensi. karena tiap daerah memiliki kemapuan yang berbeda - beda. menurut saya daerah di berikan suatu wewenang dalam pengadaan ARV seperti diberikan porsi kewenangan untuk daerah prioritas Penanggulangan Hiv Aids.
2. Ibu Yanti ( KPA Denpasar) perlunya lokakarya kabupaten kota, biar bisa satu visi. Yang dijawab Ibu Dian ( KPA Provinsi Bali ) menyatakan akan ada sosialisasi mengingat karena ada pandemic sehingga dana di relokalisasi. sehingga semua kegiatan tidak dapat dijalankan.
3. Ibu dr Upadisari mengatakan restra itu idealnya di sosialisasikan dalan lokakarya sehingga ada usulan dari Kabupaten / kota sehingga dapat mencapai hasil yang lebih optimal.